Wilayah Yurisdiksi

on 02 Januari 2015.

Wilayah yuridiksi merupakan batas kewenangan suatu pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penentuan yuridiksi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap perkara ditangani oleh pengadilan yang berwenang, sehingga proses peradilan berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana dan perdata yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Kewenangan ini mencakup seluruh proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga penyelesaian putusan.

Wilayah administratif Pengadilan Negeri Lubuklinggau mencakup Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km2 atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan,

Wilayah Kota Lubuklinggau

Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Adapun Kabupaten Musi Rawas, mencakup 14 kecamatan (pasca pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara). Ibukotanya saat ini berada di Muara Beliti, namun sebelum tahun 2004, ibukotanya berada di Kota Lubuklinggau.